Senin, 01 November 2010

Standar Profesi Akuntansi Publik

1. Definisi Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai:
Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.



Anglo Amerika:
Mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik.

2. Akuntansi Sektor Publik versus Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi Sektor Publik lebih bersifat makro ekonomi dibandingkan dengan Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan adalah arti sempit dari Akuntansi Sektor Publik.

Akuntansi Sektor Publik dikembangkan dalam kondisi yang berbeda:
A. Tahun 1952, seorang ekonom, Suranyi-Unger, yang menyajikan perbandingan sistem ekonomi dan mensintesisnya mnejadi tiga kelompok::
a. negara seperti Amerika yang menerapkan ekonomi liberal,
b. negara seperti Rusia yang mengadopsi ekonomi terpusat,
c. negara seperti Inggeris dan Perancis yang mnerapkan kebebasan ekonomi barat secara tradisional, tetapi dalam dua dekade terdahulu telah beralih menggunakan perencanaan ketimuran.
B. Karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik dan karakteristik menurut undang-undang.
C. Aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam.
D. Kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau lepas dari mekanisme murni pasar.
E. Fokus kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik adalah kompetensi manajemen. Jiwa akuntansi sangat berperan dalam hal ini, akuntansi menjadi alat pengendali diri manajemen atas konsistensi untuk bertanggung jawab tidak hanya untuk aktivitas tersebut, tetapi juga untuk manajemen keuangan dan aspek pengendalian anggaran belanja.
F. Kondisi proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh badan-badan sektor publik masih bersifat umum. Kompetensi khusus dialihkan ke wakil rakyat di DPR/DPRD, sebagai kualitas pertanggungjawaban manajemen organisasi sektor publik.

Perbedaan bentuk pertanggungjawaban kepada DPR/DPRD mengakibatkan perbedaaan tujuan khusus masing-masing organisasi sektor publik. Tujuan khusus pemerintah pusat merupakan kesepakatan dan ketetapan dengan lembaga legislatif.

Badan publik lain, tujuan operasional yang detail lebih diartikan sebagai tanggung jawab pelaksana anggaran (pihak eksekutif) yang ditunjuk. Tujuan operasional ini biasanya didukung oleh berbagai ketetapan-ketetapan organisasi, seperti, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan lainnya.




3. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir-akhir ini. Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi pendidikan akuntansi lebih ke Amerika Serikat yang tidak mengenal akuntansi sektor publik. Perekonomian Amerika Serikat lebih menekankan pada sektor swasta. Peranan negara dalam perekonomian amat minimal. Pemerintah amat membatasi diri dalam kaitan program pemerintah dan ruang gerak institusi pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya dari sistem yang demikian, akuntansi sektor publik dibatasi ruang geraknya di sektor pemerintahan. Jadi akuntansi di pemerintahan Amerika Serikat lebih dikenal dengan akuntansi pemerintahan.

Akuntansi Sektor Publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya, seperti:
A. Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama, yakni:
a. Akuntansi Pemerintah Pusat
b. Akuntansi Pemerintah Daerah
c. Akuntansi Parpol dan LSM
d. Akuntansi Yayasan
e. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan
f. Akuntansi Tempat Peribadatan
B. Aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta.

4. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
- Pertama, di tahun 1952, fase sektor publik untuk pertama kalinya diajarkan di dunia akademis.
- Kedua, karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik menurut undang-undang.
- Ketiga, aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam.
- Keempat, kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau mampu lepas dari mekanisme murni pasar.
- Kelima, fokus kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik adalah kompetensi manajemen.
- Keenam, kondisi proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh badan-badan sektor publik masih bersifat umum.

Fungsi akuntansi saat ini, diharapkan menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakat terhadap bidang akuntansi untuk memajukan sektor publik.

Penegakan etika profesi akuntan pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang mendesak:
- Selama ini, tuntutan dibatasi hanya oleh profesi, dalam artian sepanjang aturan profesi dipatuhi akuntan dianggap sudah memenuhi kewajiban baik secara profesi maupun kemasyarakatan,
- Hal ini dinilai tidak wajar, sehingga masyarakat menuntut agar akuntan bisa dituntut dijalur hukum,
- Perubahan dari sekedar moralitas menjadi realitas hukum masyarakat,
- Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk terlibat secara aktif, terkait dengan pelaksanaan transparansi ekonomi,
- Akuntansi sektor publik yang diharapkan lebih ditekankan pada sistem dan pemeriksaan akuntansi.
- Sistem akuntansi sektor publik yang lebih diharapkan kepada evaluasi kinerja publik.
- Penekanan terhadap efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal fokus pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik.

Perubahan Paradigma Akuntansi Sektor Publik



5. Profesi Sebagai Akuntansi Sektor Publik
Profesi akuntan dengan disiplin akuntansinya dianggap oleh Anglo Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh dunia. Beberapa negara, seperti Rusia dan negara Eropa Timur, yang dulunya tidak terpengaruh, mulai mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang akuntansi.

Hukum Umum  Anglo Saxon berawal dari Inggris dan kemudian diekspor ke negara-negara seperti Australia, Kanada, Hong Kong, India, Malaysia, Pakistan dan Amerika.

Hukum Kode  Kontinental berawal dari negara-negara Eropa Kontinental.

Kekuatan terbesar akuntansi adalah kelemahan utamanya:
- Uang merupakan alat tukar penengah dan sumber kekayaan, sehingga akuntan dibayar untuk mengembangkan kekayaan orang lain,
- Kelompok sosialis, dimana uang tidak memainkan peranan penting , maka akuntansi tidak akan dianggap penting,
- Akuntansi yang sangat tergantung pada waktu dan tempat, oleh karena itu perbandingan antar organisasi menjadi lebih sulit,

Apakah akuntansi merupakan suatu ilmu atau seni?
Apabila akuntansi sebagai ilmu, maka pertanyaannya adalah tentang karakter akuntansi dalam kasus-kasus khusus. Jika akuntansi adalah seni, berbagai gejala umum dapat ditelusuri. Kontrakdiksi ini masih terus berlangsung.

Perkembangan Profesi Akuntan Sektor Publik di Inggris:
1880  Institute of Chartered Accountants  di Inggris dan Wales.
1885  The Corporate Treasurers and Accounting Institute.
Kemudian muncul Orgaisasi Chartered Institute of Publik Finance and Accounting yang melakukan sertifikasi para pekerja di sektor publik.
Akhir abad ke 19, Akuntansi di pemerintah daerah atau kota praja dan perusahaannya disebut “akuntansi sektor publik”.

Perkembangan Profesi Akuntan Sektor Publik di Indonesia:
Berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia yang mulai memunculkan Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Kompartemen ini mewadahi para pekerja bidang akuntansi dan akuntan yang bekerja di organisasi sektor publik.



Proses pengembangan bidang akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh:
- kapasitas dan tujuan kebijakan ekonomi, sehingga aspek budaya, sosial politik ekonomi menjadi dominan,
- orientasi pengelolaan organisasi sektor publik akan mengubah arah pengembangan organisasi akuntansi,
- kunci pemecahan permasalahan akuntansi sektor publik adalah penyederhanaan yang logis untuk menciptakan kompleksitas bidang akuntansi sektor publik.


6. Perkembangan Terakhir Akuntansi Sektor Publik Di Negara lain
Pengalaman Inggris dapat dijadikan acuan dalam mempelajari perkembangan administrasi publik di era tahun 1980-an sampai dengan tahun 1998, yang berkembang seiring dengan tuntutan utuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel.

Pandangan bahwa efisiensi sektor pemerintahan dapat diukur, telah disuarakan sejak tahun 1968. sebagai contoh, laporan Fulton merekomendasikan untuk menetapakan unit yang bertanggung jawab dalam organisasi pemerintahan, yaitu outputnya dapat diukur/dibandingkan dengan biayanya atau kriteria yang lain.

Beberapa contoh proyeksi mewiraswastakan kepemerintahan ini telah dilakukan di beberapa pemerintahan Federal, Negara Bagian maupun pemerintahan kota. Sebagai contoh, selama ini pemerintah mempunyai monopoli dalam memproduksi senjata dengan alasan bahwa riskan bagi pihak swasta untuk melakukan hal yang cukup vital ini. Namun dalam kenyataannya, tidak seorang pun warga Amerika Serikat membiarkan pemerintahannya memproduksi senjata.

7. Titik Kritis dalam Praktek Akuntansi Sektor Publik
Praktik akuntansi sektor publik (Penlebury, 1992) di Indonesia mempunyai empat titik kritis sebagai berikut:
A. Praktik Pertanggungjawaban Akuntansi yang Layak
Prosedur penghasilan dan pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi, baik dari DPR/DPRD atau komisaris. Kadangkala proses otorisasi ini dihasilkan dari proses demokrasi melalui pengambilan suara/voting.

Praktik ini lebih menekankan keseimbangan antarproses perencanaan dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan, faktor pengendalian kas menjadi perhatian utama, karena:
- Kas seringkali diartiluaskan sebagai dampak perubaha harga atau nilai ekonomi riel,
- Anggaran belanja merupakan hasil dari harga kali kuantitas,
- Ketika inflasi angka ganda terjadi pada awal tahun 1970-an, kesulitan pengendalian adalah volume anggaran belanja, akibatnya perubahan antara pemasukan dan pengeluaran lebih besar daripada yang dialokasikan pada anggaran belanja.
A. Prinsip Bruto
Seluruh penghasilan dibayar bruto, dan biaya yang terjadi dibebankan sebagai pengurang penghasilan dan harus dilapirkan secara lengkap ke setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait.

B. Priodikal
Semua pengeluaran harus dipertanggungjawabkan per periode, sehingga otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasarkan prestasi periode terkait. Kelebihan dana di atas pengeluaran dapat diketahui dan dikembalikan ke manajemen pusat petanggungjawaban.

C. Spesifikasi
Pengeluaran untuk tujuan khusus harus dilandasi oleh persetujuan DPR?DPRD atau komisaris. Konsep by exception/pengecualian ini harus diatur dalam peraturan tersendiri tanpa mengabaikan tingkat pencapaian menajemen organisasi sektor publik yang terkait.

Tugas pemerintah adalah mengendalikan, karena pengusaha kurang berminat, jika kondisi sosial politik yang tidak stabil dan tingkat inflasi yang tinggi. Pemerintah kota sangat bergantung pada pajak dan pungutan lainnya.

Tingginya Pengaruh Politik Terhadap Sistem Organisasi
Sterling (1973) berpendapat bahwa hampir semua masalah praktis yang dihadapi dalam praktik akuntansi bisa dipecahkan dalm teori. Ketika sebuah masalah muncul, isu sebenarnya adalah bahwa manajemen tidak sependapat dengan pandangan akuntansi. Dengan demikian, masalahnya bukan teknis, tetapi merupakan politis.

Hasil studi memperhatikan bahwa manajer mempunyai alasan yang kuat untuk menginginkan kepastian prosedur akuntansi dibanding yang lain. Hipotesis dari investigator mengatakan bahwa karena pajak, politik, dan pertimbangan kebijakan, manajer dari perusahaan besar memilih standar akuntansi karena laporan pendapatan harus dikurangi. Manajemen cemas bahwa pendapatan yang besar akan mengundang pemerintah untuk melakukan intervensi langsung.



Apa yang bisa dilakukan oleh badan-badan pemeriksa seperti BPK jika menghadapi masalah ini dalam manajemen sektor publik?
- Inti dari masalah tersebut adalah bahwa akuntan memberikan respons tanpa adanya kekuatan untuk menekan keputusan pihak pemerintah,
- Profesi akuntan akan memberikan respons untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dipublikasikan sesuai dengan standar yang ditetapkan,
- Pendapat auditor yang terdiri dari adverse, qualified, dan dislamer dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, jarang digunakan,

Apa yang diharapkan oleh auditor sektor publik ketika menghadapi keadaan sulit ini?
- Tindakan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki citra profesi akuntan atau menghindar dari tanggung jawab,
- Angka-angka dalam laporan keuangan mempunyai dampak sosial, dimana perkiraan dan tingkah laku dari banyak orang aka terpengaruh.

Ringkasan:
Organisasi sektor publik adalah organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat, dan mempunyai karakter yang menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik menurut undang-undang.

Skala dan lingkup organisasi sektor publik terletak pada bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya.

Peranan sektor publik dalam ekonomi: paradigma pasca orde baru terutama pelaksanaan privatisasi dan deregulasi.

Konsep Reinventing Government dalam reformasi pradigma organisasi sektor publik:
- Konsep operasi komersial sektor pubik yang harus dipisahkan, baik pengelolaan maupun pertanggungjawabanya,
- Mengembangkan unit pelaporan secara spesifik, sehingga proses pengendalian birokrasi akan menjadi lebih transparan,
- Pengukuran prestasi unit pelaporan haruslah diperjelas, sehingga reformasi akuntansi, termasuk anggaran, akan menjadi dasar berbagai program reformasi orientasi sektor publik.





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar